Harga Acuan Nasional (Rp/kg)
← Semua kebijakan

Perjanjian Pemasok

Terakhir diperbarui 30 Okt 2026, 14.39

Draf — dalam peninjauan. Dokumen ini belum berlaku dan masih dapat berubah.

1. Ruang Lingkup

Perjanjian ini mengatur hubungan antara PT Super System Technology ("Operator"), PT Super Digital Indonesia ("SVP") sebagai pemegang Resi Gudang, dan pihak yang menyimpan barang di gudang Sistem Resi Gudang dan menokenisasikannya di IXCX ("Pemasok"). Perjanjian ini melengkapi Syarat dan Ketentuan Penggunaan serta Ketentuan Penjual dan Pemegang Resi.

2. Pendaftaran dan Persetujuan

2.1. Calon Pemasok mendaftar di ixcx.io/daftar-pemasok atau mengajukan profil pemasok dari akunnya, dengan nama hukum yang akan tertulis pada Resi Gudang: nama sesuai identitas (perorangan) atau nama badan usaha beserta NIB dan NPWP (badan usaha).

2.2. Akun Pemasok berstatus menunggu sampai disetujui Operator. Operator menyetujui hanya bila verifikasi identitas (KYC) Pemasok telah disetujui dan nama hukum cocok dengan dokumen identitas atau badan usaha.

2.3. Operator dapat menonaktifkan akun Pemasok dengan pemberitahuan. Pengajuan dan Resi Gudang yang sudah berjalan tetap diproses sampai selesai.

3. Rencana Barang dan Resi Gudang

3.1. Pemasok mengajukan rencana barang (komoditas, jumlah, gudang, jadwal kirim) sebelum barang masuk gudang. Rencana berlaku 30 hari sejak disetujui SVP dan dapat diperpanjang satu kali oleh SVP.

3.2. Pengelola gudang menerbitkan Resi Gudang atas nama SVP atas barang Pemasok. SVP mengunggah Resi Gudang itu ke IXCX. Pemasok menjamin bahwa barang yang diserahkan sesuai rencana, miliknya, dan tidak dibebani hak pihak lain.

3.3. SVP memverifikasi Resi Gudang dan dapat menolaknya dengan alasan. Setelah verifikasi, SVP mencetak unit (token) ke akun Pemasok sejumlah kilogram pada Resi Gudang.

4. Larangan Selama Unit Beredar

4.1. Selama unit yang bersumber dari suatu Resi Gudang masih beredar, Pemasok dilarang mengalihkan, menjaminkan, membebani, atau menarik barang di bawah Resi Gudang itu di luar IXCX; SVP tidak menjaminkan atau mengalihkan Resi Gudang itu selama unitnya beredar.

4.2. Pelanggaran butir 4.1 memberi Operator hak menonaktifkan akun, menahan saldo dan unit Pemasok, serta menuntut ganti rugi atas kekurangan barang yang timbul.

5. Sifat Unit dan Barang Fisik

5.1. Unit bersifat dapat dipertukarkan (fungible) per komoditas dan tingkat mutu. Pembeli unit tidak terikat pada Resi Gudang tertentu.

5.2. Barang fisik di gudang dapat dikeluarkan dari Resi Gudang mana pun untuk komoditas yang sama, termasuk Resi Gudang Pemasok, meskipun Pemasok masih memegang unit. Unit Pemasok tetap ditopang oleh Resi Gudang lain untuk komoditas yang sama. Pemasok menyetujui mekanisme ini.

6. Biaya

6.1. Atas setiap Resi Gudang yang disetujui, Operator menagih biaya tokenisasi per kilogram menurut tarif komoditas yang berlaku saat persetujuan. Tagihan dilunasi dari saldo Rupiah Pemasok atau dipotong otomatis dari hasil penjualan unit Pemasok.

6.2. Selama tagihan belum lunas, penarikan dana dan penebusan barang oleh Pemasok ditangguhkan.

6.3. Biaya sewa dan jasa gudang adalah urusan Pemasok dengan pengelola gudang di luar IXCX.

7. Jatuh Tempo Resi Gudang

7.1. Pemasok wajib memperpanjang atau mengganti Resi Gudang sebelum jatuh tempo selama unit yang bersumber darinya masih beredar. IXCX memberi peringatan sebelum jatuh tempo.

7.2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Resi Gudang yang jatuh tempo tanpa perpanjangan akan ditetapkan Operator dan diberitahukan kepada Pemasok.

8. Penjualan Unit

Pemasok menjual unit lewat pasar IXCX (order book atau penawaran B2B) sebagai penjual, tunduk pada pita harga yang berlaku dan Ketentuan Penjual.

9. Data

Nama hukum Pemasok dan nomor Resi Gudangnya dapat dilihat oleh Pusat Registrasi Resi Gudang dan Bappebti dalam rangka pengawasan. Data pribadi lainnya diperlakukan menurut Kebijakan Privasi.

10. Hukum yang Berlaku

Perjanjian ini tunduk pada hukum Republik Indonesia, termasuk peraturan Sistem Resi Gudang. Perselisihan diselesaikan secara musyawarah, dan bila gagal, melalui pengadilan negeri yang berwenang.